TVBERITA NEWS. COM, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kemungkinan untuk memanggil anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta), Rieke Diah Pitaloka, dalam penyidikan kasus yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK).
“Jika memang dibutuhkan untuk dilakukan permintaan keterangan, maka tentu penyidik terbuka untuk melakukan pemanggilan kepada siapa saja,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Budi menambahkan, apabila KPK memerlukan keterangan dari Rieke Diah Pitaloka, informasi tersebut diharapkan bisa membantu penyidikan kasus dugaan suap proyek di Bekasi menjadi lebih jelas.
Rieke dikaitkan dalam perkara ini lantaran menjabat sebagai ketua Dewan Penasihat Bupati Bekasi, posisi yang dinilai strategis dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kesepuluh di tahun 2025 dengan menangkap sepuluh orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember 2025.
Pada 19 Desember 2025, KPK menyampaikan delapan dari sepuluh orang tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk diperiksa secara mendalam. Dua dari delapan orang itu adalah Ade Kuswara dan ayahnya, HM Kunang.
Di hari yang sama, KPK mengumumkan penyitaan uang ratusan juta rupiah terkait dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi.
Kemudian pada 20 Desember 2025, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayahnya yang juga Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, HM Kunang (HMK), serta pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka dugaan suap.
KPK menjelaskan, Ade Kuswara dan HM Kunang berstatus tersangka sebagai penerima suap, sementara Sarjan ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar